Banjir dan Sampah Masih Hantui Depok, DPRD Sampaikan Pentingnya Solusi Terintegrasi Lintas Wilayah
adainfo.id – Persoalan banjir dan sampah kembali menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok setelah longsoran sampah dari TPA Cipayung dilaporkan masuk ke aliran Kali Pesanggrahan dan memicu penyumbatan yang berdampak pada peningkatan debit air di sejumlah titik rawan.
Permasalahan yang terus berulang ini dinilai belum menemukan solusi komprehensif, meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa persoalan banjir dan sampah tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terintegrasi lintas sektor dan wilayah.
Salah satu faktor utama yang memperparah banjir adalah longsoran sampah dari TPA Cipayung yang terbawa hingga ke Kali Pesanggrahan.
Kondisi ini menyebabkan aliran air tersumbat, sehingga meningkatkan risiko genangan hingga banjir di sejumlah kawasan.
Fenomena tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan sampah masih menjadi persoalan mendasar yang berdampak langsung pada sistem drainase dan aliran sungai di wilayah perkotaan.
Kali Pesanggrahan sendiri merupakan salah satu aliran sungai strategis yang menghubungkan beberapa wilayah, termasuk Depok dan Jakarta, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal.
Titik Rawan Banjir di Cinere
Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah kawasan jembatan di Jalan Bandung, Kecamatan Cinere.
Lokasi ini kerap mengalami banjir dengan intensitas yang cukup tinggi, bahkan sempat menyebabkan kendaraan terjebak akibat genangan air yang meningkat secara cepat.
Ade menjelaskan bahwa rencana peninggian jembatan sempat menjadi opsi solusi untuk mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.
Namun, terdapat sejumlah kendala teknis yang harus dipertimbangkan secara matang, terutama terkait dampaknya terhadap wilayah lain.
“Kalau tidak banjir di Depok, hitungan teknisnya bisa berdampak ke Jakarta. Jadi harus dicari solusi terbaik,” ujarnya saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna dalam rangka peringatan HUT ke-27 Kota Depok, Kamis (23/04/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan penanganan banjir harus memperhatikan keseimbangan ekosistem wilayah yang saling terhubung.
Penanganan Harus Libatkan Lintas Wilayah
DPRD Kota Depok menilai bahwa persoalan banjir dan sampah tidak bisa ditangani oleh satu daerah saja.
Sinergi antar wilayah menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian penting dalam upaya penanganan, mengingat aliran Kali Pesanggrahan yang melintasi beberapa wilayah administratif.
“Iya, jadi kan kita bekerja sama dengan DKI Jakarta, jadi kegiatannya juga harus punya manfaat buat DKI,” jelasnya.
Selain itu, koordinasi dengan wilayah hulu seperti Bogor juga dinilai penting untuk mengurangi beban sampah dan debit air yang mengalir ke wilayah Kota Depok.
Pendekatan lintas wilayah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi, sehingga permasalahan tidak hanya dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain.
Dalam upaya mencari solusi jangka panjang, DPRD bersama pemerintah daerah tengah mempertimbangkan pembangunan kantong air sebagai salah satu alternatif.
Konsep ini bertujuan untuk menahan debit air sebelum dialirkan ke wilayah hilir, sehingga dapat mengurangi risiko banjir di titik-titik rawan.
Rencana ini masih dalam tahap komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan tahun depan. Saat ini masih kita komunikasikan terus kepada Pemprov DKI. Tahun 2027 atau 2028 mudah-mudahan bisa kita realisasikan ya,” tegasnya.
Pembangunan kantong air dinilai sebagai solusi strategis yang dapat memberikan dampak signifikan dalam mengendalikan aliran air, terutama saat curah hujan tinggi.
Namun, implementasinya membutuhkan perencanaan matang serta dukungan anggaran yang memadai.
Langkah Cepat Pembersihan Sungai
Selain solusi jangka panjang, DPRD juga mendorong langkah cepat untuk mengurangi dampak banjir dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, menegaskan bahwa pembersihan aliran sungai dari tumpukan sampah menjadi prioritas utama.
“Memang saya sudah dengar dari beberapa teman-teman wartawan, itu sampah ada yang turun ke Kali Pesanggrahan sehingga dapat menghambat atau menyumbat aliran air di bawahnya. Nah itu akan dibersihkan nanti,” katanya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aliran air tetap lancar dan mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman.
Tajudin juga menekankan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi bencana.
Pendekatan yang terencana dan terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.
Upaya pembersihan sungai diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi dampak banjir.
Sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Seiring dengan itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan penanganan persoalan ini.
Permasalahan banjir dan sampah yang terus berulang menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, dengan menempatkan sinergi lintas wilayah sebagai fondasi utama.
