Kejari Lombok Tengah Bongkar Dugaan Korupsi Dump Truck Rp5 Miliar, Segera Tetapkan Tersangka
adainfo.id – Kasus dugaan korupsi dump truck Lombok Tengah terus menjadi sorotan publik seiring langkah cepat Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam mengusut tuntas perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Proses penyidikan yang berjalan intensif ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pengadaan barang pemerintah.
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kini tengah fokus menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Belanja Modal berupa dump truck dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
Dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp5 miliar, proyek ini diduga menjadi ladang penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu.
Langkah penyidikan tersebut merujuk pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: PRIN-602/N.2.11/Fd.2/04/2026.
Dengan dasar hukum tersebut, tim penyidik bergerak cepat mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap fakta sebenarnya di balik proyek pengadaan tersebut.
Tunggu Audit BPKP
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Alfa Dera, menegaskan bahwa proses hukum saat ini tinggal menunggu hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Audit tersebut menjadi kunci utama dalam menentukan besaran kerugian negara sekaligus menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab.
“Ya, untuk kasus dump truck saat ini, teman-teman penyidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus di bawah komando Mas Dimas masih terus berjalan. Penyidik telah memanggil dan memeriksa lebih dari 20 orang saksi,” ujar Alfa Dera saat memberikan keterangan, Senin (27/04/2026).
Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak ahli terus dilakukan untuk memastikan perhitungan kerugian negara dilakukan secara profesional dan akurat.
Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi hukum yang kuat sebelum penetapan tersangka dilakukan.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kerugian keuangan negaranya akan segera keluar. Kami pastikan Insyaallah teman-teman BPKP segera menyerahkan hasil perhitungannya. Kami yakin BPKP bekerja secara profesional menghitung berapa jumlah uang rakyat yang rugi. Setelah jumlahnya keluar, baru akan ditentukan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa Kejari Lombok Tengah tidak ingin gegabah dalam menetapkan tersangka, melainkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum dan berbasis alat bukti yang kuat.
Penyidikan Intensif dan Pemeriksaan Puluhan Saksi
Dalam proses penyidikan kasus korupsi dump truck Lombok Tengah, tim penyidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 20 saksi.
Para saksi tersebut berasal dari berbagai unsur yang berkaitan dengan proses pengadaan, mulai dari pihak internal dinas hingga pihak rekanan.
Pemeriksaan saksi dilakukan secara bertahap guna menggali informasi mendalam terkait mekanisme pengadaan, proses administrasi, hingga aliran dana yang diduga menyimpang.
Setiap keterangan yang diperoleh menjadi bagian penting dalam menyusun konstruksi perkara.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berfokus pada satu pihak, melainkan menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi tersebut.
Dengan pendekatan menyeluruh, diharapkan kasus ini dapat diungkap secara terang benderang.
Rekam Jejak Duet Penyidik Jadi Sorotan
Ketegasan penanganan kasus ini tidak lepas dari peran dua sosok kunci, yakni Alfa Dera dan Dimas Praja Subroto, yang dikenal memiliki rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Keduanya kerap disebut sebagai “duet maut” dalam mengungkap berbagai kasus besar di masa lalu.
Berdasarkan rekam jejak yang ada, Alfa Dera dan Dimas Praja Subroto pernah berhasil memulihkan kerugian negara dari kasus tindak pidana pajak hingga hampir Rp3 miliar.
Selain itu, keduanya juga terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi pengadaan jasa perencanaan di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan nilai yang signifikan.
Prestasi lain yang mencuri perhatian adalah keberhasilan mereka dalam menangkap buronan kasus korupsi asal Sulawesi Barat bernama Meryati.
Buronan tersebut sempat masuk dalam daftar pencarian orang selama 11 tahun sebelum akhirnya berhasil diamankan. Kasus tersebut diketahui merugikan negara hingga Rp41 miliar.
Dengan pengalaman tersebut, publik menaruh harapan besar agar duet ini kembali mampu mengungkap tuntas kasus korupsi dump truck Lombok Tengah hingga ke akar-akarnya.
Peringatan Keras untuk Makelar Kasus
Dalam keterangannya, Alfa Dera juga memberikan peringatan tegas kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait agar tidak percaya pada oknum yang mengaku mampu mengurus atau menyelesaikan perkara melalui jalur tidak resmi. Fenomena makelar kasus atau “markus” dinilai dapat merusak integritas penegakan hukum.
“Kami ingatkan, jangan percaya kalau ada yang bilang bisa bantu selesaikan perkara. Awas tipu-tipu! Kalau ada yang menjanjikan seperti itu, bohong semua. Penanganan ini murni berdasarkan alat bukti, semuanya transparan dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kejari Lombok Tengah berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses penanganan perkara.
Tidak ada ruang bagi praktik-praktik ilegal yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak mencoba bermain dalam perkara ini, mengingat kasus yang ditangani berkaitan langsung dengan uang rakyat.
“Jangan mau diiming-imingi atau dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu. Ini uang rakyat, tidak usah aneh-aneh di kondisi saat ini,” pungkasnya.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan Publik
Penanganan kasus korupsi dump truck Lombok Tengah menjadi salah satu contoh bagaimana aparat penegak hukum berupaya menghadirkan transparansi dalam proses penyidikan.
Dengan membuka informasi kepada publik secara berkala, Kejari Lombok Tengah berharap masyarakat dapat turut mengawasi jalannya proses hukum.
Transparansi ini juga menjadi bagian dari strategi untuk mencegah spekulasi liar serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan anggaran negara.
Selain itu, langkah koordinasi dengan BPKP menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam menghitung kerugian negara.
Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci dalam memperkuat pembuktian di persidangan nantinya.
Dengan perkembangan yang ada, publik kini menunggu langkah selanjutnya dari Kejari Lombok Tengah, terutama terkait penetapan tersangka setelah hasil audit BPKP resmi keluar.
Kasus ini dipastikan akan terus menjadi perhatian, mengingat besarnya nilai anggaran serta dampaknya terhadap pelayanan publik di sektor lingkungan hidup.
