DPR Kawal Masuknya Pemerintah ke Aplikator, Targetkan Skema Ojol Lebih Adil

adainfo.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga mendorong terkait potongan Ojek Online (Ojol) setelah muncul rencana pemerintah untuk menekan biaya yang selama ini dibebankan aplikator kepada para pengemudi.

Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret negara dalam memperbaiki sistem kerja di sektor ekonomi digital yang selama ini kerap menuai kritik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan aplikator melalui Danantara.

Dengan posisi tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pengemudi.

Masuknya pemerintah dalam ekosistem aplikator menjadi sinyal perubahan besar.

Tidak hanya menyangkut pembagian pendapatan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan kerja yang selama ini menjadi tuntutan para driver.

DPR Tekan Aplikator Demi Kesejahteraan Driver

DPR menilai besaran potongan yang selama ini diterapkan aplikator masih memberatkan pengemudi.

Oleh karena itu, penurunan potongan menjadi langkah awal yang dianggap paling realistis untuk meningkatkan kesejahteraan driver.

Selama ini, potongan yang diambil aplikator berada di kisaran 10 hingga 20 persen.

Angka tersebut dianggap cukup tinggi, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian dari platform digital.

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ucap Dasco, dikutip Sabtu (02/05/2026).

Dengan penurunan menjadi 8 persen, diharapkan pendapatan bersih pengemudi meningkat secara signifikan.

Kebijakan ini juga menjadi bentuk intervensi negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja.

DPR memandang bahwa keberadaan jutaan pengemudi ojol sebagai bagian penting dari ekonomi digital harus diiringi dengan perlindungan yang memadai.

Tanpa regulasi yang jelas, potensi ketimpangan akan terus terjadi.

Pemerintah Masuk Aplikator, Babak Baru Dimulai

Langkah pemerintah melalui kepemilikan saham di aplikator dinilai sebagai babak baru dalam pengelolaan ekonomi digital.

Selama ini, sektor tersebut berkembang pesat dengan dominasi penuh dari perusahaan teknologi.

Dengan masuknya pemerintah, arah kebijakan diharapkan menjadi lebih inklusif.

Tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang menjadi tulang punggung operasional.

Kehadiran negara dalam struktur aplikator juga membuka peluang pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan internal perusahaan.

Hal ini penting untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan pengemudi.

DPR melihat langkah ini sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi pekerja dalam ekosistem digital.

Dengan keterlibatan langsung, pemerintah dapat lebih mudah mengintervensi jika terjadi ketimpangan.

Status Ojol Masih Dikaji, Libatkan Komunitas

Selain soal potongan, DPR juga menyoroti status pengemudi ojol yang hingga kini masih dikategorikan sebagai mitra.

Status ini menjadi salah satu isu krusial karena berkaitan dengan hak-hak pekerja.

Dasco menjelaskan bahwa pembahasan mengenai status tersebut masih dalam tahap simulasi dan kajian.

Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru dapat menimbulkan dampak negatif.

Dalam prosesnya, DPR memastikan bahwa komunitas dan organisasi pengemudi akan dilibatkan secara aktif.

Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham gitu,” tutupnya.

Keterlibatan komunitas menjadi penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pengambilan kebijakan.

DPR menegaskan bahwa tidak akan ada keputusan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

DPR Kawal Reformasi Ekonomi Digital

DPR menempatkan isu ojol sebagai bagian dari reformasi besar dalam sektor ekonomi digital.

Perubahan yang terjadi saat ini dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki sistem yang selama ini belum sepenuhnya adil.

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga akan terus dilakukan.

DPR memastikan bahwa rencana penurunan potongan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan.

Selain itu, DPR juga akan mengawal agar kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan pekerja.

Hal ini penting agar ekosistem ekonomi digital tetap sehat dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPR berharap ke depan para pengemudi ojek online dapat merasakan perubahan nyata, baik dari sisi pendapatan maupun kepastian kerja.

Perhatian terhadap sektor ini juga menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjawab tantangan ekonomi digital yang terus berkembang.