Hardiknas Jadi Momentum, DPRD Desak Pemkot Benahi Permasalahan Pendidikan di Depok

adainfo.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi sorotan tajam terhadap berbagai masalah pendidikan di Kota Depok yang dinilai belum terselesaikan.

Momentum yang seharusnya menjadi ajang refleksi justru membuka fakta masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Sorotan keras datang dari Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, yang menilai kondisi sektor pendidikan masih jauh dari kata ideal.

Ia menegaskan bahwa peringatan Hardiknas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Ya, Hardiknas tahun ini harus menjadi refleksi kita bersama. Faktanya, masih banyak PR fundamental yang harus segera dituntaskan oleh Pemkot Depok,” tegas Siswanto, Sabtu (02/05/2026).

Kritik tersebut mengarah langsung pada Pemkot Depok yang dinilai belum optimal dalam menangani persoalan mendasar di dunia pendidikan, terutama terkait sarana dan prasarana.

Sarana Sekolah Minim Jadi Sorotan Utama

Masalah pendidikan yang paling disorot adalah minimnya fasilitas pendukung di sejumlah sekolah, baik negeri maupun swasta.

Kondisi ini dinilai menghambat proses belajar mengajar dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Salah satu contoh yang mencuat adalah belum terpenuhinya kebutuhan dasar seperti meja dan bangku di SMPN 3 Depok

Hal ini dinilai ironis mengingat sekolah negeri seharusnya menjadi prioritas dalam pemenuhan fasilitas pendidikan.

Kondisi serupa juga terjadi pada sekolah swasta yang tergabung dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Banyak di antaranya yang masih memiliki fasilitas jauh dari kata layak.

Situasi ini menjadi perhatian serius karena program RSSG sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau.

Namun, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, tujuan tersebut sulit tercapai.

RSSG Dinilai Belum Maksimal

Dari total 49 sekolah swasta yang terlibat, mayoritas dinilai belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang layak.

Bahkan, pemerintah terpaksa menghentikan kerja sama dengan dua sekolah karena kondisi fasilitasnya dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Keputusan ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses seleksi dan pengawasan program.

Menurut Siswanto, hal ini seharusnya menjadi evaluasi besar bagi pemerintah daerah.

Ia menilai bahwa program yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang matang dan terukur.

Kritik juga muncul dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, di mana banyak anggota dewan menyoroti lemahnya implementasi program tersebut.

Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi benar-benar memastikan kualitas pendidikan.

“Bahkan di Pansus kemarin ada yang bilang, Pemkot jangan hanya menjadikan RSSG ini sebagai gimmick atau pencitraan semata. RSSG ini adalah program yang sangat ideal untuk masyarakat, maka eksekusinya pun harus diseriusi,” terangnya.

Filosofi Pendidikan Jadi Pengingat

Dalam kritiknya, Siswanto juga mengingatkan pentingnya kembali pada filosofi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia.

Ia menekankan bahwa kenyamanan dalam proses belajar mengajar merupakan bagian penting dari pendidikan.

Tanpa fasilitas yang memadai, sulit bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang optimal.

“Jika kita mengadopsi prinsip Ki Hajar Dewantara, quotes beliau sangat jelas, ‘pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia’. Artinya, pendidikan bukan sebatas mencetak anak bangsa menjadi pintar, tapi juga harus menjamin kenyamanan mereka dalam proses belajar mengajar,” paparnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kurikulum atau hasil akademik, tetapi juga dari lingkungan belajar yang mendukung.

DPRD Desak Perbaikan Nyata

DPRD Kota Depok menegaskan bahwa perbaikan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Berbagai kritik yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Masalah pendidikan di Kota Depok dinilai tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan setengah hati.

Dibutuhkan langkah konkret dan komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak.

Selain itu, pengawasan terhadap program-program pendidikan juga harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan.

DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor pendidikan demi memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi.

Momentum Hardiknas 2026 menjadi titik penting untuk melakukan refleksi sekaligus perbaikan.

Dengan berbagai catatan yang ada, diharapkan sektor pendidikan di Depok dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.