Anggota DPRD Depok Kedapatan Merokok di Area KTR, Begini Klarifikasinya

adainfo.id – Anggota DPRD Kota Depok, Siswanto, yang kedapatan merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi sorotan publik setelah video singkat yang memperlihatkan hal tersebut viral di media sosial.

Video yang beredar memperlihatkan Siswanto tengah menyalakan rokok di area yang seharusnya bebas dari aktivitas merokok.

Atas kejadian itu, Siswanto, akhirnya memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok untuk memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut.

Pemanggilan ini dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat yang menilai tindakan tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR.

Menanggapi hal itu, Siswanto menegaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah tindakan yang disengaja. Ia menyebut momen tersebut terjadi karena kelupaan sesaat.

“Terkait dengan ini merokok ya, video merokok itu. Permintaan klarifikasi itu karena adanya aduan, aduan masyarakat yang menganggap bahwa saya lupa dengan peraturan daerah, Perda tentang KTR,” ujarnya, dikutip Minggu (03/05/2026).

Kronologi Kejadian dalam Video Viral

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memaparkan bahwa kejadian tersebut terjadi sesaat setelah dirinya selesai melakukan wawancara dengan salah satu kanal YouTube saat upacara HUT ke-27 Kota Depok.

Dalam kondisi tersebut, ia mengaku secara refleks menyalakan rokok tanpa menyadari lokasi yang ia tempati merupakan kawasan tanpa rokok.

Menurutnya, aksi tersebut hanya berlangsung dalam hitungan detik. Ia mengaku langsung mematikan rokok setelah menyadari situasi di sekitarnya.

“Lupa saya itu, hanya berlangsung hitungan detik. Ketika saya nyalakan rokok, saya hisap, kemudian saya melirik ke kiri kanan, kemudian tidak ada orang yang merokok. Nah, saya sadar bahwa di situ adalah kawasan KTR, kawasan tanpa rokok. Di situ langsung saya matikan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk melanggar aturan. Menurutnya, jika memang sengaja, maka situasinya akan terlihat berbeda dalam video tersebut.

“Dari video itu jelas bahwa tidak ada niatan. Kalau ada niatan pasti saya dalam posisi duduk, kemudian ada kopi, ada gorengan ya,” terangnya.

Bantah Framing Negatif

Selain memberikan klarifikasi, Siswanto juga menanggapi berbagai narasi yang berkembang di masyarakat.

Ia menilai ada pihak yang mencoba membangun opini negatif melalui potongan video yang beredar.

Menurutnya, konteks kejadian menjadi penting untuk dipahami secara utuh, bukan hanya berdasarkan cuplikan singkat yang viral di media sosial.

Siswanto bahkan menduga adanya motif personal di balik pengaduan yang dilayangkan terhadap dirinya.

Oleh karena itu, ia meminta agar BKD dapat mempertemukan dirinya dengan pelapor.

“Kalau tendensinya yang mengadukan ini tendensinya adalah personal, maka akan saya minta klarifikasi, minta dipertemukan oleh BKD, minta dikonfrontir oleh BKD dalam satu meja,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses klarifikasi berjalan transparan dan adil bagi semua pihak.

Dalam proses klarifikasi yang berlangsung, Siswanto menyebut bahwa BKD telah menerima penjelasan yang ia sampaikan.

Berdasarkan analisis sementara, BKD menilai kejadian tersebut terjadi karena kelupaan, bukan kesengajaan.

“BKD mengiyakan. Analisa BKD untuk sementara ini mengiyakan bahwa itu kelupaan. Kelupaan, bukan kesengajaan, bukan saya tidak tahu dengan Perda KTR. Saya tahu, akan tetapi lupa,” tutupnya.

Penilaian ini menjadi dasar awal dalam menentukan langkah selanjutnya terkait kasus tersebut.

Sorotan Publik dan Penegakan Aturan

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan KTR, terutama bagi pejabat publik.

Sebagai figur yang menjadi sorotan masyarakat, tindakan yang dilakukan memiliki dampak besar terhadap persepsi publik.

Perda tentang KTR sendiri dibuat untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pejabat pemerintah.

Viralnya video ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat dengan cepat menyebarkan informasi sekaligus memicu respons publik.

Dalam situasi seperti ini, klarifikasi menjadi langkah penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Kasus ini menjadi bagian dari dinamika pengawasan publik terhadap pejabat daerah.

Setiap tindakan yang dianggap menyimpang dari aturan akan dengan mudah menjadi sorotan dan memicu reaksi luas.