BGN Akui MBG Belum Merata, Daerah 3T Jadi Fokus Utama

adainfo.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan pemerataan layanan di berbagai wilayah Indonesia.

Saat ini, keberadaan dapur penyedia makanan bergizi masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan yang lebih optimal.

Kondisi tersebut mendorong BGN melakukan penataan pelaksanaan program secara menyeluruh dengan fokus utama memperluas jangkauan manfaat ke wilayah yang selama ini belum terlayani secara maksimal.

Langkah itu dilakukan melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi fasilitas yang telah tersedia.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pemerataan manfaat menjadi salah satu agenda prioritas dalam konsolidasi awal kepemimpinan baru BGN.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya dikutip, Kamis (04/06/2026).

Dapur MBG Masih Terkonsentrasi di Wilayah Perkotaan

Evaluasi pelaksanaan Program MBG menunjukkan bahwa distribusi layanan belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia.

Sejumlah wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi memiliki konsentrasi dapur yang cukup tinggi, sementara daerah dengan akses terbatas masih menghadapi berbagai kendala dalam penyediaan layanan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius BGN karena tujuan utama program adalah memastikan seluruh kelompok sasaran memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara setara tanpa memandang lokasi geografis.

Karena itu, pemerintah berupaya menyusun strategi baru agar perluasan layanan dapat menjangkau wilayah yang selama ini masih minim fasilitas pendukung.

Penataan program dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.

BGN Moratorium Pembangunan Dapur Baru

Dalam proses penataan tersebut, BGN mengambil langkah moratorium sementara pembangunan dapur baru.

Kebijakan ini dilakukan bukan untuk mengurangi layanan, melainkan agar fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu.

Selain itu, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Optimalisasi dapur yang telah beroperasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperluas jangkauan layanan tanpa harus selalu membangun fasilitas baru.

Langkah tersebut dinilai lebih efektif karena memungkinkan pemerintah memaksimalkan sumber daya yang sudah ada sembari memperbaiki kualitas layanan di lapangan.

Wilayah 3T Disiapkan Skema Khusus

Untuk mempercepat pemerataan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi Program MBG yang lebih adaptif bagi wilayah 3T.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas baru.

Pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai sarana yang telah tersedia di masyarakat.

Fasilitas seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga sarana komunitas yang memenuhi standar operasional program akan dioptimalkan sebagai bagian dari perluasan layanan.

Strategi tersebut diharapkan mampu mempercepat distribusi manfaat program sekaligus menekan biaya pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan waktu dan anggaran besar.

Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, daerah terpencil diharapkan dapat segera memperoleh akses yang setara terhadap program pemenuhan gizi nasional.

Kelompok 3B Jadi Prioritas Intervensi

Selain pemerataan wilayah, BGN juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat intervensi kepada kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kelompok tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Melalui penguatan intervensi gizi pada kelompok 3B, pemerintah berharap dapat menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kesehatan generasi mendatang.

Penajaman sasaran tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Standar Dapur dan Keamanan Pangan Diperketat

Dalam proses konsolidasi program, BGN turut memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang terlibat dalam Program MBG memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia yang ditetapkan.

Menurut Nanik, kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.

Melalui penguatan standar tersebut, BGN ingin memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya tersedia dalam jumlah cukup, tetapi juga memenuhi aspek keamanan dan kualitas gizi yang dibutuhkan.

Tata Kelola dan Data Program Diperkuat

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi salah satu fondasi utama dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah yang dilakukan mencakup peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, hingga pengembangan sistem yang lebih terukur dan terstruktur.

Menurutnya, tata kelola yang kuat akan menjadi kunci agar program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ungkapnya.

Penataan yang dilakukan BGN menandai fase baru pelaksanaan Program MBG dengan fokus pada pemerataan layanan, peningkatan kualitas, efisiensi anggaran, serta penguatan kelompok prioritas.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap manfaat program dapat menjangkau lebih banyak anak Indonesia, terutama mereka yang tinggal di wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan gizi yang memadai.