Ketahanan Energi dan Hilirisasi Jadi Sorotan Pemerintah Indonesia
adainfo.id – Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia, pemerintah mempercepat berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu langkah yang kini menjadi fokus utama adalah pengembangan energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Selain sektor energi, pemerintah juga terus memperkuat program hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Kedua agenda tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus menghadapi tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
Arahan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Prabowo Minta Percepatan Energi Alternatif
Pemerintah menilai ketahanan energi menjadi salah satu sektor yang harus diperkuat seiring meningkatnya dinamika geopolitik dunia.
Konflik internasional dan ketidakstabilan pasar energi global dinilai dapat memengaruhi pasokan maupun harga energi di dalam negeri.
Karena itu, Presiden Prabowo disebut memberikan arahan agar pemerintah segera mencari dan mengembangkan berbagai sumber energi alternatif yang dapat mendukung kebutuhan nasional.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dikutip, Jumat (12/06/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terhadap gejolak pasar global.
Peralihan LPG ke CNG Jadi Prioritas
Salah satu program yang saat ini dipercepat pemerintah adalah peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Program ini dinilai mampu menjadi solusi dalam diversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini masih cukup besar.
Menurut Bahlil, percepatan konversi LPG ke CNG menjadi agenda prioritas dalam sektor energi nasional.
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” katanya.
Peralihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi domestik serta memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.
Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman
Selain mendorong penggunaan energi alternatif, pemerintah juga terus memantau kesiapan pasokan energi nasional.
Langkah ini mencakup pengawasan terhadap sektor kelistrikan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pasokan energi primer yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit listrik.
Kesiapan energi menjadi faktor penting untuk memastikan aktivitas masyarakat dan industri dapat berjalan normal meskipun kondisi global masih bergejolak.
Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas pasokan energi tetap menjadi prioritas agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Hilirisasi Jadi Strategi Tingkatkan Nilai Tambah
Selain fokus pada energi alternatif, pemerintah juga mempercepat agenda hilirisasi sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pembangunan ekonomi.
Melalui hilirisasi, pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah terlebih dahulu di dalam negeri.
Strategi ini dinilai mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional, sekaligus membuka lapangan kerja dan menarik investasi baru.
Dalam konteks tersebut, pendataan sektor pertambangan menjadi salah satu langkah yang sedang diprioritaskan pemerintah.
Pendataan dilakukan untuk memperkuat tata kelola sektor tambang agar lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.
Pendataan Tambang Jadi Fokus Pemerintah
Pemerintah menilai sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendukung program hilirisasi nasional.
Karena itu, data yang akurat mengenai potensi dan aktivitas pertambangan menjadi kebutuhan penting dalam perencanaan kebijakan ke depan.
Melalui pendataan yang lebih baik, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam sekaligus memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih modern dan berorientasi pada keberlanjutan.
Harga BBM Subsidi dan LPG Dipastikan Tetap
Di tengah berbagai kebijakan energi yang sedang dijalankan, pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi.
Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi daya beli di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah masih mempertahankan skema subsidi energi bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima.
Selain itu, penguatan ketahanan energi dan percepatan hilirisasi kini juga menjadi dua pilar utama strategi pembangunan pemerintah di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Melalui pengembangan energi alternatif, diversifikasi sumber energi, penguatan tata kelola pertambangan, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi negara yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi berbagai gejolak internasional.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha dalam jangka panjang.
