Ratusan Gempa dan Dampak El Nino Jadi Alarm Penguatan Mitigasi Bencana

ARY
Retakan jalan akibat gempa. (Foto: hapabapa/Getty Images)

adainfo.id – Kesiapan Indonesia menghadapi bencana kembali menjadi sorotan setelah Komisi V DPR RI menilai sejumlah kebutuhan strategis Basanas dan BMKG belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Dalam pembahasan terbaru, DPR meminta kedua lembaga tersebut menyusun rencana kerja dan anggaran secara lebih tepat sasaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam upaya penyelamatan jiwa dan mitigasi bencana.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Basarnas dan BMKG di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/06/2026).

Erna menegaskan bahwa Basarnas dan BMKG merupakan dua institusi negara yang memiliki peran vital dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran harus dirancang secara cermat agar mampu memperkuat kapasitas kedua lembaga dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Menurut Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut, besarnya tanggung jawab yang diemban Basarnas dan BMKG harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ia menilai penyusunan Anggaran Basarnas dan BMKG perlu berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat yang dapat terjadi kapan saja.

Peralatan Strategis Basarnas Dinilai Belum Mendapat Prioritas

Dalam kesempatan itu, Erna secara khusus menyoroti masih minimnya anggaran belanja modal Basarnas.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah peralatan penyelamatan yang dinilai sangat penting belum memperoleh alokasi anggaran, bahkan beberapa di antaranya masih tercatat nol.

Menurutnya, kekurangan anggaran untuk pengadaan alat utama operasi berpotensi menghambat efektivitas Basarnas ketika menjalankan misi pencarian dan pertolongan di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya lihat dalam pemaparannya masih zero. Contoh seperti ada pengadaan kapal SAR untuk kelas 2 dan kelas 5, ini sangat penting sekali. Kemudian UAV (Unmanned Aerial Vehicle), peralatan drone, dan radar locator, tapi itu belum dianggarkan. Kita minta perhatian khusus bahwa peralatan-peralatan strategis ini yang wajib dianggarkan. Bagaimana kemudian kita memberikan beban kepada Basarnas untuk melakukan dan menjaga keselamatan rakyat kalau tidak didukung dengan peralatan yang baik dan bagus?” ungap Erna dikutip, Rabu (24/06/2026).

Erna menilai kapal SAR, drone, hingga radar locator merupakan perangkat penting yang mampu meningkatkan kecepatan pencarian korban dalam berbagai situasi darurat, baik bencana alam maupun kecelakaan transportasi.

BMKG Diminta Perkuat Mitigasi Cuaca Ekstrem

Selain menyoroti Basarnas, Erna juga meminta BMKG mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam menghadapi berbagai fenomena cuaca ekstrem yang diperkirakan terus meningkat, termasuk dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, informasi meteorologi dan klimatologi yang akurat menjadi faktor penting dalam membantu pemerintah mengambil langkah antisipasi terhadap berbagai risiko bencana hidrometeorologi.

Ia berharap Anggaran Basarnas dan BMKG tidak hanya difokuskan pada kebutuhan operasional rutin, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi cepat kepada masyarakat.

Erna juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, terutama daerah yang berada di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Menurutnya, wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu memerlukan penguatan sistem mitigasi karena memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang cukup besar.

Ia mengungkapkan bahwa tingginya aktivitas kegempaan di kawasan tersebut harus menjadi dasar penyusunan prioritas anggaran pemerintah.

“Anggaran itu harus fokus juga diberikan treatment khusus kepada wilayah atau daerah-daerah yang rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, yang dalam satu tahun saja guncangan gempanya tahun 2025 guncangan gempanya sudah 627 kali dan itu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Maka saya minta BMKG maupun Basarnas memberikan perhatian khusus,” tukasnya.

Penguatan Mitigasi Dinilai Semakin Mendesak

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa peningkatan Anggaran Basarnas dan BMKG tidak hanya berkaitan dengan pengadaan peralatan, tetapi juga menyangkut kesiapan negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.

Penguatan armada SAR, sistem peringatan dini, teknologi pemantauan cuaca, hingga kesiapan personel dinilai menjadi investasi penting untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat.

Dengan karakteristik geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki garis pantai yang panjang, kebutuhan terhadap peralatan modern serta sistem mitigasi yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian ekonomi akibat bencana alam.

Oleh karena itu, DPR berharap penyusunan anggaran pada tahun mendatang benar-benar memprioritaskan kebutuhan strategis yang langsung berdampak terhadap keselamatan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *