Ancaman Krisis Pupuk Dunia Menguat, Indonesia Klaim Siap dengan Stok dan Subsidi
adainfo.id – Ancaman krisis pupuk dunia kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional.
Sejumlah negara menghadapi tantangan menjaga ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian akibat fluktuasi harga dan distribusi global yang belum sepenuhnya stabil.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah memastikan Indonesia berada dalam posisi yang siap menghadapi berbagai kemungkinan dampak yang muncul.
Ketersediaan stok pupuk nasional dan besarnya alokasi pupuk bersubsidi menjadi modal utama untuk menjaga produktivitas pertanian serta mendukung target swasembada pangan nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis agar kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi sepanjang 2026.
“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” papar Zulhas dikutip, Sabtu (06/06/2026).
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pupuk Tetap Aman
Kekhawatiran terhadap pasokan pupuk global muncul seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia yang berpotensi mengganggu distribusi bahan baku maupun pupuk jadi.
Namun pemerintah menilai kondisi nasional masih terkendali. Bahkan Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pupuk yang menjadi salah satu kebutuhan utama petani.
Zulhas mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses oleh petani di berbagai daerah.
“Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani,” jelasnya.
Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan pupuk yang dapat mengganggu musim tanam maupun produksi pangan nasional.
Alokasi Pupuk Bersubsidi Hampir 10 Juta Ton
Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan global, pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi dalam jumlah besar sepanjang tahun ini.
Berdasarkan data pemerintah, total alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton.
Jumlah tersebut terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga keberlangsungan aktivitas produksi pangan nasional sekaligus memberikan kepastian bagi petani dalam memperoleh sarana produksi.
Pupuk bersubsidi masih menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung produktivitas pertanian karena membantu menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani.
Stok Nasional Tembus 1,19 Juta Ton
Selain menyiapkan alokasi subsidi, pemerintah juga memastikan stok pupuk nasional berada dalam kondisi aman.
Saat ini stok pupuk nasional mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Ketersediaan stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan petani di berbagai daerah sambil terus menyesuaikan distribusi berdasarkan musim tanam yang berlangsung.
Pemerintah optimistis stok yang tersedia dapat menjadi bantalan penting apabila terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga pupuk di pasar internasional.
Tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola distribusi pupuk agar penyalurannya lebih efektif.
Menurut Zulhas, sejumlah regulasi dan prosedur distribusi yang selama ini dianggap memperlambat penyaluran telah disederhanakan.
Melalui langkah tersebut, pupuk diharapkan dapat lebih cepat sampai ke tangan petani, tepat sasaran, dan mudah diperoleh saat dibutuhkan.
Pemerintah menilai percepatan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama menjelang musim tanam di berbagai daerah.
Selain mengandalkan pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas program bantuan pupuk non-subsidi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Hingga Juni 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” tuturnya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor pertanian sekaligus mengurangi beban biaya produksi yang selama ini menjadi tantangan bagi petani.
Harga Pupuk Tetap Stabil di Tengah Tekanan Global
Di saat sejumlah negara menghadapi kenaikan biaya produksi pertanian akibat gejolak ekonomi dunia, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil.
Bahkan sejak Oktober 2025, pemerintah telah menurunkan HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sekitar 20 persen.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap pupuk sekaligus menjaga biaya produksi tetap terkendali.
Langkah ini dinilai penting agar petani tetap mampu mempertahankan produktivitas meski dunia menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan geopolitik.
Reformasi Subsidi Pupuk untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Melalui aturan tersebut, mekanisme subsidi diubah dari pendekatan biaya produksi atau cost plus menjadi skema nilai komersial atau market-to-market.
Dengan sistem baru ini, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani tanpa mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas gabah sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan petani.
“Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung swasembada pangan nasional,” terangnya.
