Destinasi Wisata Indonesia Dinilai Sulit Berkembang Gara-Gara Ego Sektoral
adainfo.id – Pengelolaan destinasi wisata nasional dinilai masih menghadapi persoalan serius akibat lemahnya koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengelola wisata di berbagai wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Komisi VII DPR RI yang menilai minimnya forum komunikasi substantif membuat pengembangan sektor pariwisata nasional belum berjalan optimal.
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata harus mampu mengambil peran strategis dalam menyelesaikan persoalan ego sektoral yang masih kerap terjadi di lapangan.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” papar Novita dikutip, Jum’at (29/05/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menuturkan, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan destinasi wisata di daerah.
Padahal, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPR Minta Kementerian Pariwisata Jadi Penghubung Utama
Novita menilai Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi komunikator utama yang menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dan pelaku wisata.
Menurutnya, koordinasi yang kuat akan membuat seluruh pihak dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” bebernya.
Ia menjelaskan, banyak daerah memiliki potensi wisata besar namun belum berkembang optimal karena kurangnya sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program pengembangan wisata berjalan sendiri-sendiri tanpa arah koordinasi yang jelas.
Novita menilai pola komunikasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.
Pengelolaan Wisata Dinilai Belum Terintegrasi
Komisi VII DPR RI menyoroti masih adanya ego sektoral dalam tata kelola pariwisata yang berdampak terhadap efektivitas pengembangan destinasi wisata.
Dalam sejumlah kasus, pemerintah daerah, pengelola wisata, hingga kementerian terkait dinilai belum memiliki pola koordinasi yang kuat.
Akibatnya, sejumlah destinasi wisata belum mampu berkembang secara maksimal meskipun memiliki daya tarik besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Novita mengatakan, penguatan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara konsisten agar pengelolaan pariwisata tidak berjalan parsial.
Menurutnya, sektor pariwisata membutuhkan kolaborasi kuat karena berkaitan dengan berbagai bidang mulai dari infrastruktur, transportasi, promosi, hingga pemberdayaan masyarakat lokal.
Ia menilai, tanpa adanya sinergi yang baik, target peningkatan jumlah wisatawan nasional akan sulit tercapai secara optimal.
Sinergi Jadi Kunci Pengembangan Pariwisata Nasional
Lebih lanjut, Novita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh promosi destinasi, tetapi juga efektivitas koordinasi seluruh pihak terkait.
Penguatan komunikasi dinilai dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan yang selama ini menjadi hambatan pengembangan destinasi wisata.
Selain itu, koordinasi yang baik juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan wisatawan di berbagai daerah.
Komisi VII DPR RI berharap Kementerian Pariwisata dapat mengambil langkah konkret untuk memperkuat forum koordinasi lintas sektor demi mendukung pengembangan pariwisata nasional yang lebih terintegrasi.
Dengan sinergi yang lebih kuat, sektor pariwisata Indonesia diharapkan mampu berkembang lebih kompetitif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat daerah.
Penguatan tata kelola dan komunikasi antarpemangku kepentingan juga diyakini menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di tingkat global.
