Indonesia Tetap Jadi Emerging Market, Ini Catatan yang Harus Segera Dibenahi
adainfo.id – Indonesia dipastikan masih berada dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market setelah lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. merilis MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada 18 Juni 2026 waktu setempat.
Kabar tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar keuangan nasional di tengah perhatian investor global terhadap arah reformasi pasar modal Indonesia.
Meski demikian, MSCI memberikan satu penyesuaian penilaian terhadap Indonesia, yakni pada aspek Information Flow atau arus informasi yang berubah dari sebelumnya bertanda positif (+) menjadi negatif (−).
Penyesuaian tersebut tidak mengubah posisi Indonesia sebagai negara berkembang dalam klasifikasi pasar global.
Pemerintah menilai hasil evaluasi tersebut justru menjadi penguatan bahwa reformasi pasar modal yang selama ini dijalankan telah berada pada jalur yang tepat.
Fokus perbaikan yang disoroti MSCI juga dinilai sejalan dengan agenda pembenahan yang tengah dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional tetap kuat sehingga kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga.
“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar,” papar Airlangga dikutip, Jumat (19/06/2026).
Airlangga juga menegaskan pemerintah akan terus menjaga kredibilitas pasar modal nasional melalui reformasi yang berkelanjutan.
“Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” paparnya.
Penilaian MSCI Fokus pada Transparansi Pasar
Dalam laporan tahunannya, MSCI menilai bahwa akses pasar, ukuran pasar, hingga tingkat likuiditas Bursa Efek Indonesia masih berada pada level yang memadai.
Selain itu, tidak terdapat persoalan mengenai pembatasan kepemilikan asing yang menjadi perhatian pada peninjauan tahun ini.
Sorotan utama justru berada pada kualitas keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham serta penguatan integritas dalam mekanisme pembentukan harga saham di pasar modal Indonesia.
Selain itu, MSCI juga mencatat perlunya peningkatan penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris agar investor internasional memperoleh akses informasi yang lebih mudah dan cepat.
Secara keseluruhan, MSCI menyampaikan bahwa siklus penilaian tahun 2026 menunjukkan lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan di kelompok negara berkembang.
Indonesia bersama Turki menjadi dua negara yang memperoleh penyesuaian dalam aspek aksesibilitas pasar.
Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak memengaruhi status Indonesia sebagai bagian dari kelompok emerging market.
Keputusan resmi mengenai klasifikasi pasar global akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.
Reformasi Pasar Modal Terus Dipercepat
Pemerintah bersama OJK dan BEI memastikan agenda reformasi pasar modal terus berjalan guna meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat integritas pasar keuangan nasional.
Salah satu kebijakan yang telah diberlakukan ialah peningkatan ketentuan free float dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen.
Aturan tersebut mulai berlaku efektif sejak Maret 2026 dengan masa pemenuhan secara bertahap untuk seluruh emiten.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat transparansi kepemilikan melalui sistem Ultimate Beneficial Owner (UBO) sehingga identitas pemilik manfaat akhir perusahaan dapat diketahui secara lebih jelas.
Langkah lain yang telah diterapkan ialah keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen yang dipublikasikan secara rutin sejak Maret 2026.
Di sisi kelembagaan, proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia juga terus dipercepat sebagai bagian dari reformasi tata kelola pasar modal.
Pemerintah juga memperdalam pasar keuangan melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen dengan fokus pada saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45.
Tidak hanya itu, penguatan penegakan aturan, penerapan sanksi yang lebih tegas, peningkatan tata kelola perusahaan terbuka, serta penguatan koordinasi antarotoritas menjadi bagian penting dalam paket reformasi yang sedang dijalankan.
Fundamental Ekonomi Jadi Penopang Kepercayaan Investor
Pemerintah meyakini bahwa reformasi struktural yang dilakukan akan semakin efektif karena ditopang kondisi makroekonomi Indonesia yang tetap stabil.
Stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang masih terkendali, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor domestik maupun global.
Di sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Beberapa langkah tersebut meliputi penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026, penguatan stabilitas pasar valuta asing, pendalaman pasar keuangan domestik, hingga pengelolaan pembiayaan negara secara prudent melalui penerbitan Surat Utang Negara dalam denominasi valuta asing.
Selain itu, koordinasi erat antara kebijakan moneter dan fiskal terus diperkuat guna menjaga kecukupan likuiditas sekaligus mengantisipasi dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.
Pemerintah menilai kombinasi antara reformasi pasar modal dan stabilitas ekonomi makro akan semakin meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang.
Pemerintah Minta Pelaku Pasar Tetap Tenang
Menjelang pengumuman resmi klasifikasi pasar pada 23 Juni 2026, pemerintah mengimbau seluruh pelaku pasar agar menyikapi hasil peninjauan MSCI secara proporsional.
Pemerintah memastikan komunikasi dengan MSCI maupun komunitas investor global terus dilakukan agar seluruh agenda reformasi dapat dipahami secara komprehensif oleh pelaku pasar internasional.
Koordinasi bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan kementerian terkait juga terus diperkuat guna memastikan setiap rekomendasi yang menjadi perhatian MSCI dapat ditindaklanjuti secara konsisten.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis posisi Indonesia sebagai salah satu pasar negara berkembang akan tetap terjaga sekaligus memperkuat daya tarik pasar modal nasional di tengah meningkatnya persaingan investasi global.
