TPID Diminta Blusukan ke Pasar, Awasi Lonjakan Harga Saat Ramadan

AZL
Ilustrasi pemerintah melalui Kemendagri meminta TPID pantau lonjakan harga ketika Ramadan. (Foto: Pexels/Siswoyo Ari wijaya)

adainfo.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia turun langsung ke pasar untuk memantau kenaikan harga bahan pokok pada pekan pertama Ramadan.

Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai provinsi.

Langkah ini diambil menyusul terjadinya lonjakan harga pada sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat selama bulan suci.

Beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.

Selain itu, harga beras di sejumlah daerah juga mengalami tren peningkatan.

“Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi dikutip Selasa (24/02/2026).

Lonjakan Harga di Tingkat Distributor

Tomsi menjelaskan, berdasarkan pantauan di tingkat petani dan peternak, stok serta harga komoditas relatif terkendali.

Produksi hortikultura dan protein hewani dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Namun demikian, lonjakan harga justru terjadi di tingkat distributor dan pedagang perantara.

Bahkan, di beberapa daerah harga jual dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Fenomena tersebut dinilai sebagai indikasi adanya persoalan dalam rantai distribusi.

Karena itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah dan TPID bertindak tegas terhadap oknum distributor yang menjual komoditas di atas HET.

“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” tegasnya.

Penegakan HET menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga dan menghindari spekulasi yang merugikan konsumen.

Tomsi menegaskan bahwa kenaikan harga, meskipun disebut “sedikit” melampaui HET, tetap tidak dapat dibenarkan.

Peran TPID dalam Pengendalian Inflasi Ramadan

TPID memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga di daerah, terutama pada momentum Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

Kemendagri menekankan pentingnya kehadiran langsung aparatur pemerintah di pasar tradisional maupun pusat distribusi untuk memantau perkembangan harga secara riil.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan laporan administratif.

Selain itu, komunikasi dengan pelaku usaha atau yang disebut Tomsi sebagai “champion-champion” dinilai penting untuk membangun kesepahaman dalam menjaga stabilitas harga.

Dialog antara pemerintah daerah dan pelaku distribusi diharapkan dapat mencegah praktik yang merugikan masyarakat.

Sorotan terhadap Kenaikan Harga Beras

Selain komoditas hortikultura dan protein hewani, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah wilayah.

Kenaikan harga beras menjadi perhatian khusus karena beras merupakan bahan pokok utama masyarakat Indonesia.

Ia meminta Perum Bulog untuk melakukan langkah pengendalian, termasuk menambah pasokan di daerah yang mengalami lonjakan harga.

Intervensi tersebut dinilai penting agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.

Stabilitas harga beras juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah mendorong swasembada beras.

Program tersebut memerlukan dukungan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat konsumen maupun produsen.

Penambahan pasokan melalui operasi pasar atau distribusi cadangan beras pemerintah menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menekan kenaikan harga di lapangan.

Tegakkan Regulasi dan Jaga Marwah HET

Kemendagri menegaskan bahwa kepatuhan terhadap HET merupakan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam menjaga marwah regulasi.

Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa kompromi.

Tomsi menilai, jika pengendalian harga dapat dilakukan secara disiplin hingga akhir Ramadan, maka Idulfitri tahun ini berpotensi menjadi momentum terbaik dari sisi stabilitas harga.

“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir, maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” pungkas Tomsi.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme pemerintah bahwa dengan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, tekanan inflasi musiman dapat dikendalikan.

Stabilitas harga selama Ramadan dan menjelang Idulfitri menjadi indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya pengawasan harian, penegakan HET, serta intervensi pasokan oleh Perum Bulog diharapkan mampu meredam lonjakan harga bahan pokok dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *