Kasasi MA Perberat Hukuman Rudi Kurniawan
adainfo.id – Kasus yang menjerat oknum anggota DPRD Kota Depok dari PDIP, Rudi Kurniawan, kembali menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Agung memperberat hukuman pidananya menjadi 12 tahun penjara.
Perubahan hukuman tersebut diputuskan dalam proses kasasi terkait perkara dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang sebelumnya telah diputus di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.
Putusan kasasi itu tertuang dalam perkara Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN Dpk juncto 373/PID.SUS/2025/PT BDG juncto 3130K/PID.SUS/2026.
Dalam amar putusan yang dikutip melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Mahkamah Agung menyatakan penolakan terhadap kasasi penuntut umum dengan perbaikan pidana penjara terhadap terdakwa.
“Tolak kasasi Penuntut Umum dengan perbaikan pemidanaan pidana penjara selama 12 tahun,” demikian bunyi amar putusan yang dilansir dari SIPP PN Depok, Jumat (8/5/2026).
Sebelum diputus di tingkat kasasi, Rudi Kurniawan sebelumnya telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Depok.
Vonis itu kemudian dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam proses banding.
Meski demikian, Mahkamah Agung kemudian memperbaiki lamanya hukuman pidana menjadi 12 tahun penjara dalam putusan kasasi terbaru.
Perubahan vonis tersebut mendekati tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara.
Perkara pidana yang menjerat Rudi Kurniawan menyita perhatian publik sejak awal mencuat ke ruang publik.
Selain karena menyangkut dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, status terdakwa sebagai anggota DPRD aktif juga membuat perkara tersebut menjadi sorotan masyarakat.
Kasus tersebut memunculkan perhatian serius dari berbagai kalangan yang menilai pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam menjaga moral dan etika di tengah masyarakat.
Perubahan tersebut dinilai menjadi penegasan bahwa perkara tindak pidana seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan hukuman berat.
DPRD Kota Depok Tunggu Putusan Inkrah
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah, menyatakan pihaknya hingga kini belum menerima salinan resmi putusan inkrah dari pengadilan.
Menurutnya, dokumen resmi tersebut akan menjadi dasar bagi Badan Kehormatan untuk menentukan langkah lanjutan terkait status keanggotaan Rudi Kurniawan di lembaga legislatif.
“Kami belum terima putusan Inkrah dari PN Depok, segera jika kami sudah terima surat putusannya segera kami akan rapatkan,” ujar Qonita, Senin (11/05/2026).
Sebagai alat kelengkapan dewan, Badan Kehormatan DPRD memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran etik maupun perkara pidana yang melibatkan anggota legislatif.
Namun dalam praktiknya, proses pembahasan biasanya baru dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Karena itu, salinan resmi putusan pengadilan menjadi dokumen penting sebelum DPRD mengambil keputusan terkait status anggota dewan yang sedang menjalani proses pidana.
Sorotan terhadap Partai Politik dan Lembaga Dewan
Kasus yang menjerat Rudi Kurniawan juga memunculkan sorotan terhadap partai politik maupun lembaga legislatif.
Sebagai kader partai dan anggota DPRD aktif, perkara tersebut dinilai dapat memengaruhi citra politik serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
Di sisi lain, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap mekanisme pengawasan internal partai politik terhadap kader yang tersangkut perkara pidana.
Sorotan publik semakin kuat karena kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur yang dianggap sangat sensitif di tengah masyarakat.
Kasus ini juga menjadi bagian dari perhatian publik terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
Selama beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak karena dampaknya yang besar terhadap korban.
Vonis yang diperberat oleh Mahkamah Agung dipandang sebagian kalangan sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya efek jera bagi pelaku tindak pidana seksual.
