Pemerintah Ubah Penyaluran Bansos Dengan Sistem Tunai, Ini Mekanismenya
adainfo.id – Arah kebijakan bantuan sosial (Bansos) nasional mulai memasuki babak baru dengan pendekatan berbasis digital dan kecerdasan buatan.
Pemerintah menyiapkan skema transformasi besar dalam penyaluran bansos yang tidak lagi berbentuk barang, melainkan dialihkan menjadi bantuan tunai langsung kepada penerima manfaat.
Perubahan ini disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akurasi distribusi bantuan sekaligus menekan potensi ketidaktepatan sasaran dalam program perlindungan sosial nasional yang selama ini berjalan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa model bantuan sosial ke depan akan sepenuhnya berbasis transfer tunai langsung atau direct cash transfer.
Bansos Rp5,4 Juta Akan Disalurkan Tunai Langsung
Dalam penjelasannya, Luhut menyebut setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai dengan nilai mencapai Rp5,4 juta per orang.
Skema ini akan menggantikan berbagai bentuk bantuan barang yang selama ini disalurkan pemerintah.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” tutur Luhut dikutip, Rabu (10/06/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tengah menggeser paradigma bansos dari distribusi fisik menjadi bantuan berbasis data yang lebih terukur dan transparan.
Perubahan ini juga disebut sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien dan tepat sasaran di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Kecerdasan Buatan Jadi Penentu Kelompok Penerima Bansos
Transformasi terbesar dalam kebijakan ini terletak pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam proses pengelompokan penerima manfaat.
Menurut Luhut, AI akan digunakan untuk mengolah data penerima bansos secara menyeluruh.
Sehingga pemerintah dapat menentukan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan berdasarkan profil ekonomi dan sosial yang akurat.
Sistem ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih data serta menghindari penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria.
Dengan demikian, penyaluran bansos dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Pendekatan berbasis AI ini juga menjadi bagian dari penguatan Government Technology atau GovTech yang tengah dikembangkan pemerintah dalam berbagai sektor layanan publik.
Digitalisasi Bansos dan Integrasi Data Nasional
Pemerintah juga menargetkan integrasi data nasional melalui konsep Digital Single ID yang akan menjadi fondasi utama sistem bansos ke depan.
Sistem ini memungkinkan seluruh data penerima bantuan terhubung dalam satu basis data terpusat.
Luhut menegaskan bahwa transformasi digital ini akan memperkuat transparansi sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” tuturnya.
Dengan sistem ini, pemerintah menilai penyaluran bantuan sosial akan menjadi lebih presisi karena seluruh data masyarakat akan terintegrasi dalam satu sistem digital yang saling terhubung antarinstansi.
Digitalisasi Juga Menyasar Kredit Usaha Rakyat
Selain program bansos, pemerintah juga memperluas pemanfaatan teknologi AI untuk sektor pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Luhut menyebut bahwa sistem berbasis digital akan membantu perbankan dan pemerintah dalam menilai kelayakan calon penerima KUR secara lebih akurat.
Data yang terintegrasi memungkinkan analisis riwayat usaha, kemampuan finansial, hingga risiko kredit secara lebih cepat.
“Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology,” jelasnya.
Dengan sistem ini, penyaluran KUR diharapkan dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi risiko kredit macet yang selama ini menjadi tantangan dalam pembiayaan UMKM.
Arah Kebijakan Menuju Pemerintahan Digital Berbasis AI
Transformasi bansos dan KUR berbasis AI menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun ekosistem pemerintahan digital.
Pendekatan ini tidak hanya menyasar efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempercepat integrasi teknologi dalam berbagai sektor, mulai dari perlindungan sosial, pembiayaan usaha, hingga layanan administrasi negara.
Dengan sistem digital yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap kebijakan sosial dan ekonomi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara di masa depan.
