Ancaman Kemarau Panjang di Depan Mata, Pemerintah Diminta Jangan Lengah

adainfo.id – Ancaman musim kemarau panjang mulai menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia.

Sejumlah daerah bahkan telah mengalami krisis air bersih akibat berkurangnya pasokan air selama musim kemarau yang berlangsung lebih awal dan diperkirakan akan berlangsung lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Melihat kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif yang komprehensif untuk mengurangi dampak kekeringan yang berpotensi meluas pada tahun 2026.

Menurut Puan, upaya mitigasi tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak.

Akan tetapi juga harus mencakup strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan air, sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Soroti Krisis Air Bersih di Sejumlah Daerah

Puan mengingatkan bahwa dampak kemarau panjang mulai dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut harus segera direspons melalui kebijakan yang cepat dan terukur.

“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” papar Puan dikutip, Rabu (17/06/2026).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.

Akibat kondisi tersebut, lebih dari 1.600 warga dilaporkan terdampak karena menurunnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Diminta Siapkan Infrastruktur Jangka Panjang

Puan menilai penyaluran bantuan air bersih memang penting dilakukan sebagai langkah darurat.

Namun, menurutnya pemerintah juga harus mempersiapkan solusi yang lebih berkelanjutan.

Ia mendorong pembangunan berbagai infrastruktur konservasi air yang dapat membantu masyarakat menghadapi musim kemarau pada masa mendatang.

“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan,” ungkapnya.

Menurut Puan, penguatan sistem penyimpanan air menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tidak selalu bergantung pada distribusi bantuan ketika musim kemarau tiba.

Pendekatan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Petani Harus Dilibatkan dalam Strategi Mitigasi

Selain sektor kebutuhan air rumah tangga, DPR juga menyoroti dampak kemarau terhadap sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Puan meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat koordinasi dengan kelompok tani untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” ucapnya.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik sumber air, pola tanam, dan tingkat kerentanan yang berbeda sehingga strategi penanganannya tidak dapat disamaratakan.

Dengan melibatkan petani sejak awal, langkah mitigasi diharapkan lebih efektif dalam menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau.

BMKG Prediksi Kemarau Berlangsung Hingga Tujuh Bulan

Puan juga mengingatkan bahwa langkah antisipasi harus segera dilakukan mengingat prediksi yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Lembaga tersebut memperkirakan musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dibanding kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Nino.

Bahkan, di sebagian besar wilayah Indonesia musim kemarau diperkirakan dapat berlangsung hingga tujuh bulan.

Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan berpotensi memicu kekeringan yang lebih luas apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pasokan air, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau ekstrem.

Data BMKG Harus Jadi Dasar Kebijakan Pemerintah

Menurut Puan, informasi yang disampaikan BMKG tidak boleh berhenti sebagai laporan teknis semata.

Data tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan lintas sektor agar dampak kemarau panjang dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungam, terutama bagi kelompok rentan,” tegasnya.

Ia menilai keberhasilan pemerintah menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari kemampuan menangani dampak yang sudah terjadi.

Sebaliknya, indikator yang lebih penting adalah seberapa efektif pemerintah mampu mencegah risiko sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

“Karena keberhasilan Negara menghadapi musim kemarau tidak dapat diukur hanya dari kemampuan merespons ketika kebakaran hutan, krisis air, atau gangguan kesehatan sudah terjadi,” bebernya.

“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara,” sambungnya.

Dorong Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemda

Dalam menghadapi potensi kemarau panjang, Puan menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pendekatan berbasis risiko yang sama.

Menurutnya, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan berbagai persiapan karena prediksi iklim telah tersedia jauh sebelum puncak musim kemarau terjadi.

“Prediksi iklim yang tersedia berbulan-bulan sebelum puncak kemarau sesungguhnya merupakan kesempatan bagi Negara untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif,” jelasnya.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil Pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” timpalnya lagi.

Puan juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk siaga dan bergerak cepat ketika masyarakat mulai terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

Khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air bersih.

“Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan akibat kekeringan maupun yang terkena dampak karhutla,” tukasnya.

Dengan prediksi kemarau panjang yang berpotensi berlangsung hingga berbulan-bulan, kesiapan pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting.

Hal tersebut untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus meminimalkan risiko krisis air, gangguan pangan, serta bencana lingkungan yang dapat muncul selama musim kemarau 2026.