Kenaikan BBM Nonsubsidi Jangan Sampai Menyeret Tarif Listrik dan LPG, Daya Beli Warga Jadi Taruhan
adainfo.id – Kenaikan harga BBM nonsubsidi kembali memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Di saat harga energi global masih bergejolak dan nilai tukar rupiah menghadapi tekanan, muncul pertanyaan apakah kenaikan tersebut akan merembet ke tarif listrik, LPG subsidi, hingga Pertalite yang digunakan jutaan masyarakat setiap hari.
Di tengah kekhawatiran itu, DPR RI menegaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak boleh menjadi alasan untuk menaikkan berbagai energi bersubsidi yang selama ini menjadi penopang kebutuhan masyarakat.
Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga keterjangkauan energi sekaligus mempertahankan daya beli warga.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons tekanan ekonomi global yang memengaruhi sektor energi nasional.
Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi.
Namun kondisi tersebut tidak berarti seluruh jenis energi harus mengalami penyesuaian harga.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” papar Ateng dikutip, Sabtu (13/06/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena masyarakat saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga biaya transportasi yang terus meningkat.
Dalam kondisi demikian, stabilitas harga energi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Harga Minyak Dunia dan Rupiah Jadi Tantangan
Ateng menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak langsung terhadap biaya energi nasional.
Kondisi tersebut membuat biaya pembangkitan listrik meningkat karena kebutuhan energi primer menjadi lebih mahal.
Selain itu, impor LPG yang masih bergantung pada pasar internasional juga menghadapi tekanan akibat transaksi yang menggunakan dolar Amerika Serikat.
“Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS,” bebernya.
Situasi tersebut memang membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk subsidi maupun kompensasi energi agar harga di tingkat konsumen tetap stabil.
Meski demikian, Ateng menilai pemerintah masih memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga agar tekanan tersebut tidak langsung dibebankan kepada masyarakat.
Pertalite Tidak Otomatis Naik
Di tengah berkembangnya kekhawatiran publik, Ateng menegaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak serta-merta akan diikuti oleh kenaikan Pertalite.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan harga BBM subsidi selama pengelolaan distribusi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap dijaga.
“Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin,” ungkapnya.
Pernyataan ini menjadi penting mengingat Pertalite masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pengguna kendaraan bermotor di Indonesia, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Keberadaan BBM subsidi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga biaya transportasi tetap terjangkau sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Ancaman Baru: Pengguna Pertamax Beralih ke Pertalite
Meski menilai harga Pertalite masih dapat dipertahankan, Ateng mengingatkan adanya ancaman lain yang justru perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Ancaman tersebut adalah potensi migrasi besar-besaran pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat semakin lebarnya selisih harga antara kedua jenis bahan bakar tersebut.
Fenomena ini dinilai berpotensi terjadi apabila masyarakat merasa beban penggunaan BBM nonsubsidi semakin berat sehingga memilih alternatif yang lebih murah.
“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” bebernya.
Migrasi konsumsi dalam skala besar berpotensi membuat kuota Pertalite lebih cepat habis dari perencanaan awal.
Jika kondisi itu terjadi, pemerintah harus menambah beban subsidi atau melakukan penyesuaian distribusi yang dapat menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Daya Beli Masyarakat Jadi Pertaruhan
Kenaikan harga energi selalu memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.
Selain meningkatkan biaya transportasi, harga energi juga dapat memengaruhi biaya logistik, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.
Karena itu, menjaga stabilitas harga energi bersubsidi dinilai menjadi langkah penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan terhadap masyarakat.
Ateng menilai kebijakan subsidi yang tepat sasaran menjadi kunci agar bantuan energi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Selain itu, pengawasan distribusi BBM subsidi juga perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mempercepat penyerapan kuota dan mengurangi efektivitas program subsidi.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah dihadapkan pada tugas menjaga pasokan energi nasional tetap aman sekaligus memastikan masyarakat tidak menghadapi tekanan ekonomi tambahan akibat kenaikan harga energi yang tidak terkendali.
Kenaikan BBM nonsubsidi memang menjadi konsekuensi dari dinamika pasar global, namun DPR menegaskan bahwa Pertalite, LPG subsidi, dan tarif listrik harus tetap dijaga agar tidak menjadi beban baru bagi jutaan masyarakat Indonesia.
