Jemaah Haji Keluhkan Keterlambatan Distribusi Makanan, Evaluasi Pelayanan Harus Dipercepat
adainfo.id – Pelayanan ibadah haji 2026 di Madinah dan Makkah kepada jemaah dinilai mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Namun, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI masih menemukan sejumlah persoalan yang dikeluhkan jemaah, terutama terkait keterlambatan distribusi makanan sambutan atau welcome meal.
Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan layanan haji tahun ini.
Akan tetapi meminta pemerintah tetap melakukan evaluasi menyeluruh agar kenyamanan jemaah semakin maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Wachid sesaat sebelum bertolak ke Tanah Suci bersama Timwas Haji DPR RI dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (16/05/2026).
“Kami amati perjalanan selama di Madinah dan di Makkah untuk musim haji tahun ini sudah lumayan baik dibandingkan tahun yang lalu. Oleh karena itu, pelayanan yang sudah baik ini harus selalu ditingkatkan. Namun, saya masih mendapat keluhan terkait makanan selamat datang yang terlambat,” papar Wachid dikutip, Minggu (17/05/2026).
Jemaah Kelelahan Karena Makanan Terlambat
Menurut Wachid, keterlambatan distribusi katering menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kondisi fisik jemaah yang baru tiba setelah perjalanan panjang.
Ia menyebut banyak jemaah tiba dalam kondisi lelah dan lapar setelah menempuh perjalanan udara hingga 10 jam menuju Madinah.
“Jemaah menempuh perjalanan 10 jam ke Madinah tentu cukup lapar, sehingga terkadang saat kateringnya terlambat, mereka jadi tidak makan. Ini kan kasihan. Hal-hal seperti ini yang perlu kami catat, sehingga pelayanan ke depannya akan menjadi lebih baik,” bebernya.
Wachid menilai pelayanan konsumsi harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan stamina jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
DPR Temukan Jemaah Terpisah dari Rombongan
Selain persoalan katering, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut juga menyoroti adanya jemaah yang terpisah dari rombongan asal saat proses pembagian kamar pemondokan.
Kasus tersebut sempat ramai dibahas di kanal pengaduan publik kawal.haji.go.id karena dinilai mengganggu kenyamanan jemaah.
Menurut Wachid, persoalan itu banyak terjadi pada jemaah haji pengganti atau susulan yang berangkat menggantikan calon jemaah yang batal berangkat.
Ketidaksesuaian data kamar tersebut akhirnya berdampak pada distribusi katering harian dan administrasi layanan lainnya.
“Memang ada kejadian seperti itu (terpisah dari rombongan), hal ini terjadi terutama pada jemaah pergantian. Data jemaah susulan inilah yang perlu disinkronkan lebih cepat antara pihak di Saudi dan di Indonesia,” ungkapnya.
Sinkronisasi Data Diminta Dipercepat
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu meminta percepatan sinkronisasi data antara petugas di Indonesia dan Arab Saudi agar persoalan administrasi tidak terus berulang.
Menurutnya, koordinasi yang lebih cepat dan akurat akan mempermudah pelayanan jemaah di lapangan, mulai dari akomodasi hingga konsumsi.
“Dengan begitu, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi pelayanan di Saudi nantinya,” tukasnya.
Meski masih terdapat sejumlah kendala teknis, Timwas Haji DPR menilai secara umum kualitas pelayanan haji tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif dibanding musim haji sebelumnya.
Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek pelayanan agar pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia dapat berjalan lebih nyaman, aman, dan tertata dengan baik.
