Krisis Akses BBM Nelayan Dinilai Bisa Ganggu Produksi Perikanan Nasional

adainfo.id – Persoalan distribusi BBM nelayan kembali menjadi sorotan setelah aktivitas melaut di sejumlah daerah dilaporkan terhenti akibat lonjakan harga energi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan komprehensif terkait distribusi dan akses bahan bakar minyak bagi nelayan.

Menurut Daniel, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah lokal semata karena dampaknya sudah dirasakan nelayan di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu produksi perikanan nasional apabila tidak segera ditangani secara serius.

“Bagaimana skema distribusi BBM untuk nelayan berjalan di lapangan, termasuk apakah terjadi penyimpangan harga dari ketentuan yang seharusnya,” papar Daniel dikutip, Jumat (08/05/2026).

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan Komisi IV DPR RI memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM di lapangan.

Pemerintah diminta memastikan harga BBM yang diterima nelayan sesuai ketentuan dan tidak mengalami lonjakan akibat permainan distribusi.

Daniel menilai akses energi menjadi kebutuhan utama bagi nelayan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas produksi di tengah tekanan biaya operasional yang terus meningkat.

Persoalan BBM nelayan, menurutnya, bukan hanya menyangkut kenaikan harga semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan sektor perikanan nasional dan ketahanan pangan masyarakat.

DPR Minta Pemerintah Pastikan BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Selain mempertanyakan skema distribusi BBM nelayan, Daniel juga menyoroti pentingnya ketersediaan BBM bersubsidi maupun BBM khusus nelayan di berbagai daerah.

Ia meminta pemerintah memastikan pasokan energi untuk nelayan tetap tersedia dan mudah diakses agar aktivitas melaut tidak terganggu.

“Kemudian terkait ketersediaan dan akses BBM bersubsidi atau khusus nelayan, serta mekanisme pengawasannya,” jelasnya.

Menurut Daniel, pengawasan distribusi BBM harus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan nelayan kecil.

Ia menilai mekanisme pengawasan yang lemah dapat memicu ketidaksesuaian harga di lapangan sehingga beban operasional nelayan semakin berat.

Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan biaya bahan bakar disebut menjadi salah satu keluhan utama para nelayan di berbagai daerah.

Kenaikan harga energi membuat biaya melaut meningkat drastis dan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Akibatnya, sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut bahkan menghentikan operasional sementara karena hasil tangkapan dinilai tidak lagi sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Daniel menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar sektor perikanan tetap berjalan normal dan tidak mengalami penurunan produksi.

Menurutnya, apabila kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada pasokan hasil perikanan.

Nelayan di Berbagai Daerah Disebut Mengalami Masalah Serupa

Daniel menyebut persoalan BBM nelayan sebenarnya tidak hanya terjadi di satu wilayah saja.

Ia menilai banyak daerah lain juga mengalami kondisi serupa meskipun belum seluruhnya menjadi perhatian publik.

“Mungkin yang terdengar baru di daerah Pati. Tapi sebenarnya ada banyak nelayan di berbagai daerah yang juga memiliki permasalahan yang sama,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan harga BBM nelayan berpotensi menjadi masalah nasional apabila tidak segera ditangani.

Menurut Daniel, pemerintah harus bergerak cepat melakukan pemetaan daerah-daerah yang mengalami kendala akses BBM agar solusi yang diberikan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas produksi sektor perikanan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan kenaikan biaya operasional.

Dalam situasi seperti sekarang, kata Daniel, yang dibutuhkan nelayan bukan sekadar penjelasan mengenai kenaikan harga BBM, tetapi kepastian akses energi agar mereka tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.

“Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik,” ungkapnya.

Komisi IV DPR RI, lanjut Daniel, akan terus mengawasi langkah pemerintah dalam menangani persoalan BBM nelayan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

DPR Ingatkan Sektor Perikanan Penopang Ketahanan Pangan

Daniel juga mengingatkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu penopang penting dalam sistem pangan nasional.

Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada nelayan harus mempertimbangkan keberlanjutan sektor tersebut.

Menurutnya, nelayan memiliki peran vital dalam menjaga pasokan pangan berbasis hasil laut bagi masyarakat Indonesia.

“Jika nelayan berhenti melaut, maka sistem pangan kehilangan salah satu penopang pentingnya,” ucapnya.

Ia menilai persoalan BBM nelayan harus ditempatkan sebagai isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.

Apabila aktivitas melaut terus menurun akibat tingginya biaya operasional, maka dampaknya dapat memengaruhi distribusi hasil tangkapan ikan hingga harga pangan di pasaran.

Daniel pun menegaskan perlunya penanganan cepat dan terukur agar sektor perikanan tetap berjalan secara optimal.

“Karena pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang harga BBM, tetapi tentang bagaimana negara menjaga agar sektor perikanan tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap pangan yang terjangkau,” pungkasnya.

Persoalan BBM nelayan kini menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya tekanan biaya energi yang dirasakan pelaku usaha perikanan di berbagai daerah.

DPR RI meminta pemerintah segera memastikan distribusi BBM berjalan baik agar aktivitas nelayan tidak semakin terganggu dan produksi pangan laut nasional tetap terjaga.