Kasus FH UI Disorot, Legislator Desak Penanganan Serius Dugaan Kekerasan Seksual di Kampus
adainfo.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, merespons dugaan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang mencuat di Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus penegasan sikap terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan akademik, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas.
Kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa tersebut menjadi perhatian publik luas dan memicu diskusi mengenai perlindungan serta etika di lingkungan kampus.
Peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus UI ini bermula dari interaksi di ruang digital yang kemudian menyebar luas di media sosial.
Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran terkait meningkatnya praktik kekerasan berbasis elektronik di kalangan mahasiswa, yang dinilai memiliki dampak serius terhadap korban.
Puan menilai bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem yang ada di lingkungan pendidikan tinggi.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa setiap kasus harus ditangani secara tegas dan adil, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Dunia Pendidikan Diminta Ambil Peran Strategis
Menurut Puan, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter mahasiswa, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap sesama.
“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kita harus terus menolak itu, dan setiap kasus harus diadili secara adil. Dunia pendidikan juga harus berperan memberikan edukasi yang tepat agar semua pihak bisa saling menjaga,” tutur Puan dikutip Kamis (16/04/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa peran kampus tidak hanya terbatas pada proses akademik, tetapi juga mencakup pembentukan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan seksual harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan, baik melalui kebijakan maupun praktik sehari-hari.
Munculnya berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius.
Puan menyoroti bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di satu institusi, melainkan telah menjadi isu yang lebih luas di dunia pendidikan.
“Ini jadi perhatian kita bersama di dunia pendidikan. Harus dievaluasi, semuanya harus dibicarakan secara terbuka, dan tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga tidak ada upaya untuk menutupi atau mengabaikan permasalahan yang terjadi.
Selain itu, transparansi dalam proses penanganan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Dorongan Evaluasi Sistemik di Lingkungan Kampus
Puan juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada di lingkungan pendidikan tinggi.
Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan pencegahan, mekanisme pelaporan, hingga penanganan kasus yang terjadi.
“Semua harus dievaluasi dan dibicarakan secara terbuka. Yang jelas, tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun,” tutupnya.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan bagi mahasiswa serta menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman.
Selain itu, upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak dari segala bentuk kekerasan.
KSBE menjadi salah satu bentuk baru dari kekerasan seksual yang muncul seiring perkembangan teknologi digital.
Interaksi di ruang digital yang tidak terkontrol dapat memicu terjadinya pelecehan verbal maupun bentuk kekerasan lainnya yang berdampak pada psikologis korban.
Dalam konteks ini, penting bagi institusi pendidikan untuk memperkuat literasi digital serta etika bermedia bagi mahasiswa.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas digital di lingkungan kampus juga menjadi bagian dari upaya pencegahan yang perlu diperhatikan.
Kasus yang terjadi di FH UI menjadi pengingat bahwa tantangan di era digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan nilai dan etika yang harus dijaga oleh setiap individu di lingkungan akademik.
