Pastikan Standar Terpenuhi, Chandra Rahmansyah Sidak Dapur MBG di Depok
adainfo.id – Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Depok melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tapos, Jumat (17/04/2026) dini hari.
Langkah ini dinilai strategis untuk melihat kondisi riil operasional dapur tanpa rekayasa atau persiapan khusus dari pengelola.
Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas MBG, Chandra Rahmansyah, memimpin langsung kegiatan tersebut.
Ia didampingi unsur dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga legislatif. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
“Sidak ini adalah langkah konkret untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran. Kami ingin melihat langsung apakah harapan itu termanifestasi dalam piring-piring makan siang anak-anak kita,” ucap Chandra.
Hal tersebut menjadi simbol bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan.
Mayoritas SPPG Belum Kantongi SLHS
Berdasarkan data yang dihimpun, dari 156 SPPG yang tersebar di Kota Depok, baru 49 unit yang telah mengantongi SLHS.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat standar higiene sanitasi merupakan syarat utama dalam penyediaan makanan yang aman.
Ketimpangan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi standar nasional di tingkat daerah.
Meski program berjalan secara masif, aspek kualitas masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.
“Kami optimistis, dengan perbaikan terus-menerus, standar layanan MBG di Depok akan menjadi barometer nasional,” tutur Chandra.
Optimisme tersebut dibarengi dengan komitmen untuk mempercepat proses sertifikasi serta pembinaan kepada seluruh pengelola dapur.
Selain aspek administratif, sidak juga mengungkap berbagai catatan teknis yang harus segera diperbaiki oleh pengelola SPPG.
Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Devi Maryori, menyoroti sejumlah aspek krusial yang berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dapur harus memenuhi standar yang ketat, mengingat makanan yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, terutama anak-anak.
“Pengelolaan sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus diperketat agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Perlunya alat pengukur suhu pada penyimpanan bahan baku untuk menjaga kesegaran nutrisi,” tutur Devi.
“Pemisahan yang lebih tegas antara area pendingin dan area pengemasan guna menghindari risiko kontaminasi silang. Penataan tempat pencucian dan proses pengeringan wadah makanan wajib mengikuti prosedur medis yang dianjurkan,” sambung Devi.
Catatan ini menjadi dasar evaluasi yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pendampingan agar setiap dapur mampu memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Kualitas Menu Dinilai Baik, Variasi Gizi Sesuai Standar
Di tengah berbagai catatan perbaikan, sidak juga menemukan sisi positif dari operasional SPPG di wilayah Tapos.
Para juru masak dinilai telah mampu menyajikan menu dengan variasi yang cukup baik.
Komposisi gizi dalam setiap hidangan juga dinilai memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh penerima manfaat program MBG.
Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penyajian dan perencanaan menu, program sudah berjalan sesuai harapan.
Tinggal memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan dengan standar higienitas yang ketat.
Penilaian positif ini menjadi motivasi bagi para pengelola untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka.
Pemerintah juga mendorong agar standar baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci Peningkatan Standar Nasional
Hasil sidak yang dilakukan pada dini hari tersebut tidak berhenti pada temuan di lapangan.
Seluruh data dan catatan akan dibawa ke forum evaluasi untuk dirumuskan langkah perbaikan yang lebih sistematis.
Pemerintah Kota Depok menegaskan komitmennya untuk mendampingi seluruh pengelola SPPG agar mampu meningkatkan kualitas operasional mereka.
Transformasi yang diharapkan bukan sekadar dari aktivitas memasak, tetapi menuju sistem produksi pangan yang terstandar dan berkualitas tinggi.
Pendekatan ini menjadi penting mengingat program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dengan pengawasan yang ketat, evaluasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar yang ditetapkan dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
