Praktik Pengeboran Minyak Ilegal Bakal Ditertibkan, Begini Penjelasannya

adainfo.id – Pemerintah bersama Polri menyiapkan pembentukan satuan tugas terpadu untuk menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal yang masih marak di sejumlah wilayah Indonesia.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat pengawasan sektor energi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan cadangan minyak dalam negeri yang dinilai masih belum tergarap maksimal.

Praktik illegal drilling selama ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mulai mematangkan rencana pembentukan satgas melalui forum group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pertemuan tersebut membahas kesiapan operasional hingga mekanisme kerja tim terpadu dalam melakukan penindakan di lapangan.

“Kami mengadakan FGD membahas tentang persiapan pembentukan Satgas Illegal Drilling,” ungkapnya dikutip, Kamis (09/04/2026).

Satgas ini dirancang sebagai garda terdepan dalam mengatasi praktik pengeboran ilegal yang selama ini sulit ditangani secara parsial oleh satu institusi saja.

Dengan pendekatan lintas sektor, pemerintah berharap pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan terkoordinasi.

Cadangan Minyak Masih Ada, Pemanfaatan Belum Optimal

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, potensi cadangan minyak dalam negeri sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang signifikan.

Namun, keberadaan aktivitas ilegal menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi produksi nasional.

“Cadangan di dalam negeri itu ada, akan tetapi masih banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal,” jelasnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang selama ini belum mampu sepenuhnya menekan praktik ilegal di lapangan.

Akibatnya, potensi produksi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara resmi justru tidak memberikan kontribusi maksimal bagi negara.

Praktik pengeboran minyak ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Aktivitas pengeboran tanpa standar operasional dan keselamatan yang memadai berpotensi menyebabkan pencemaran tanah, air, hingga risiko kebakaran.

Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar lokasi juga menghadapi ancaman keselamatan akibat aktivitas yang tidak terkontrol.

Dalam banyak kasus, pengeboran ilegal dilakukan tanpa peralatan yang memenuhi standar, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan kerja.

Hal ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah mendorong pembentukan satgas terpadu untuk memperketat pengawasan sekaligus penindakan.

Kolaborasi Lintas Lembaga Jadi Kunci

Satgas illegal drilling nantinya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Kejaksaan.

Koordinasi lintas lembaga dinilai penting karena praktik ilegal ini kerap terjadi di wilayah yang kompleks dan membutuhkan penanganan terpadu.

“Satgas ini akan bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, antara ESDM, SKK Migas, nanti berkoordinasi dengan pimpinan Bapak Kapolri, kapan kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,” papar Irhamni.

Selain Polri, kerja sama juga melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga distribusi hasil produksi.

Pendekatan terpadu juga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara lebih cepat, sehingga tindakan penertiban dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Penertiban untuk Perbaikan Tata Kelola Energi

Pembentukan satgas menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor energi secara menyeluruh.

Selama ini, praktik ilegal dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.

Dengan adanya satgas, diharapkan praktik pengeboran ilegal dapat ditekan secara bertahap dan memberikan ruang bagi kegiatan produksi yang legal untuk berkembang lebih optimal.

Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pengelolaan sumber daya yang lebih tertib dan terukur.

Selain itu, penguatan pengawasan juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.

Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kelestarian lingkungan.

Pendekatan preventif dilakukan melalui penguatan pengawasan dan edukasi, sementara pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku illegal drilling.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap praktik pengeboran ilegal yang selama ini sulit dikendalikan dapat diminimalisir secara signifikan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.