Terungkap! Ini Alasan Dedi Mulyadi Minta Warga Jabar Segera Balik Nama Kendaraan

adainfo.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor.

Hal tersebut guna memastikan legalitas kepemilikan sekaligus mempermudah berbagai urusan administrasi di masa mendatang.

Imbauan ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jabar.

Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kepemilikan kendaraan atas nama pribadi sebagai bentuk kejelasan hukum dan administrasi.

Selain itu, langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pendataan kendaraan yang lebih akurat dan transparan.

Dedi Mulyadi menilai bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan nama pemilik sebelumnya.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala administratif, terutama saat pengurusan pajak tahunan maupun lima tahunan.

“Lebih baik motor dan mobil dibalik nama. Menggunakan kendaraan atas nama sendiri jauh lebih baik dibanding atas nama orang lain,” paparnya dikutip Jumat (10/04/2026).

Menurutnya, penggunaan kendaraan atas nama pribadi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Legalitas Kepemilikan Jadi Prioritas

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa legalitas kepemilikan kendaraan menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.

Dengan kepemilikan yang sah, berbagai persoalan hukum dapat dihindari sejak dini.

Balik nama kendaraan menjadi langkah sederhana namun krusial dalam memastikan bahwa data kepemilikan sesuai dengan pengguna sebenarnya.

Hal ini juga berdampak pada keamanan pemilik kendaraan, terutama dalam situasi tertentu seperti kehilangan.

Selain itu, kepemilikan yang jelas akan mempermudah proses verifikasi data oleh instansi terkait, termasuk kepolisian dan badan pendapatan daerah.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti kemudahan yang diperoleh masyarakat jika kendaraan telah dibalik nama.

Proses pembayaran pajak menjadi lebih praktis karena tidak memerlukan dokumen tambahan atau surat kuasa dari pemilik sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai layanan administrasi kendaraan akan lebih cepat dan efisien jika data kepemilikan sudah sesuai.

Hal ini termasuk pengurusan perpanjangan STNK, balik nama lanjutan, hingga penggantian dokumen kendaraan.

Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

Momentum Kepatuhan Pajak Dimanfaatkan

Imbauan balik nama kendaraan ini juga disampaikan seiring dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di Jabar.

Pemerintah melihat momentum ini sebagai peluang untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan secara menyeluruh.

Masyarakat pun diajak untuk tidak hanya berhenti pada pembayaran pajak, tetapi juga melengkapi aspek legalitas lainnya.

Dengan demikian, sistem administrasi kendaraan di Jabar dapat berjalan lebih optimal.

Langkah ini juga dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi, sekaligus memperkuat basis data kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah.

Dorongan Kebijakan Permudah Layanan

Pemerintah Provinsi Jabar terus menghadirkan berbagai kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan.

Salah satunya adalah penyederhanaan proses pembayaran pajak serta peningkatan akses layanan secara digital.

Dengan berbagai inovasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.

Kemudahan akses ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dinilai bahwa sinergi antara kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem administrasi kendaraan yang tertib dan berkelanjutan.

Upaya ini sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kendaraan di Jawa Barat.

Melalui imbauan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya balik nama kendaraan sebagai bagian dari tanggung jawab administratif sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.