Keluhan Pemadaman Listrik Bergilir Menguat, Transparansi Jadi Sorotan Utama
adainfo.id – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sejak awal Juni 2026 kembali menuai sorotan dari parlemen.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang transparan dan menyeluruh kepada publik terkait kondisi tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk meredam keresahan masyarakat yang terdampak langsung oleh gangguan pasokan listrik.
Terutama di wilayah yang mengalami pemadaman berulang dalam durasi cukup lama.
Mufti menilai frekuensi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah semakin meningkat dan mulai membebani aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar publik.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ungkapnya dikutip, Sabtu (20/06/2026).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat.
PLN dan ESDM Akui Ada Gangguan Pasokan
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat gangguan pembangkit serta kegiatan pemeliharaan sistem yang menyebabkan penurunan kapasitas pasokan listrik di beberapa wilayah.
Kondisi tersebut memaksa PLN melakukan manajemen beban untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional agar tidak terjadi gangguan yang lebih besar.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengakui adanya kendala pada pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan oleh sejumlah pembangkit listrik di Indonesia.
Kombinasi faktor teknis dan pasokan energi primer ini menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi listrik di beberapa daerah sejak awal bulan Juni 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Mufti menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Ia menilai penjelasan yang utuh dari pemerintah dan PLN akan membantu mengurangi spekulasi yang berkembang di tengah publik.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” jelasnya.
Menurutnya, kejelasan informasi juga akan membantu masyarakat memahami kondisi sistem kelistrikan yang sedang mengalami gangguan, sekaligus menyesuaikan aktivitas mereka selama pemadaman berlangsung.
Dampak Pemadaman Listrik ke Aktivitas Ekonomi dan Sosial
Mufti menyoroti bahwa pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga.
Akan tetapi juga mengganggu sektor pendidikan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan operasional harian.
Sehingga pemadaman yang berlangsung berulang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.
Ia menilai, kondisi tersebut dapat memperlambat produktivitas masyarakat jika tidak segera ditangani secara efektif oleh pihak terkait.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” bebernya.
Layanan Kelistrikan Dinilai Harus Jadi Prioritas Utama
Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa layanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga kualitas dan keandalannya oleh pemerintah maupun PLN.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi BUMN tidak hanya dilihat dari sisi bisnis.
Namun juga dari kemampuan menghadirkan layanan publik yang stabil dan dapat diandalkan.
Dalam konteks ketenagalistrikan, indikator utama yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah ketersediaan listrik yang stabil tanpa gangguan berarti.
Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah.
Ia menekankan pentingnya langkah strategis agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Menurutnya, perbaikan sistem kelistrikan, penguatan pasokan energi primer, serta peningkatan manajemen beban harus dilakukan secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas jaringan listrik nasional.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” tandasnya.
